Apa Itu TKDN Smartphone 4G?

apa-itu-tkdn

Mulai tahun lalu topik mengenai aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ramai diperbincangkan. Lalu apa sebetulnya TKDN itu? Kenapa aturan ini sampai membuat vendor smartphone luar negeri  menunda merilis produk mereka di Indonesia, bahkan ada yang sampai memutuskan hengkang dari Indonesia?

Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah aturan mengenai nilai atau jumlah komponen buatan Indonesia yang akan dipakai untuk sebuah produk berbasis jaringan 4G LTE. Komponen yang dimaksud disini bukan mengenai hardware saja, namun juga mengatur mengenai software yang akan digunakan sampai tenaga kerja lokal yang akan dipekerjakan.

Tujuan

Lalu apa sebetulnya tujuan dari  dibuatnya aturan ini? TKDN bertujuan dapat mengurangi defisit perdagangan yang diakibatkan terlalu banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia. Aturan ini dibuat juga berdasarkan pengalaman sebelumnya, pasalnya pada era smarpthone 3G dulu, ponsel dapat secara bebas di impor tanpa ada penyaringan terlebih dahulu.

Karena tidak adanya penyaringan pada era itu, meninimbulkan sebuah defisit dalam nilai transaksi perdagangan. Setelah era 3G mulai ditinggalkan dan beralih dengan era  4G, jumlah impor smartphone di perkirakan akan terus mengalami kenaikan, oleh karena itu TKDN ini dibuat agar Indonesia tidak mengalami kerugian karena hanya menjadi pasar, dan dengan dibuatnya autran ini diharapkan Indonesia mendapat nilai tambah.

Jadi saat aturan TKDN sudah berlaku, produk – produk smartphone yang tidak memenuhi skema TKDN ini tidak akan diperbolehkan dijual di Indonesia. Jika vendor – vendor smartphone luar negeri ingin memasarkan produknya di Indonesia mereka harus memenuhi syaratnya seperti  harus memakai komponen, produk, atau jasa dari dalam negeri untuk merakit produknya dan memperoleh nilai TKDN yang disyaratkan sehingga bisa tetap berjualan.

Skema TKDN yang Harus Dipenuhi

Menurut Peraturan Menteri No. 65 Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Menperin terdahulu “Saleh Husin” ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh para vendor smartphone jika mereka ingin menjual produknya di Indonesia.

Pembobotan besar pada aspek manufaktur (hardware) 

Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri melalui jalur pertama dimuat dalam Pasal 4, rincian tersebut mensyaratkan, antara lain:

  1. aspek manufaktur = 70 persen
  2. aspek riset dan pengembangan = 20 persen
  3. aspek aplikasi = 10 persen

Aspek aplikasi tersebut, kemudian dirinci lagi dengan syarat pemenuhan sebagai berikut:

  1. Nilai TKDN untuk riset dan pengembangan minimal 8 persen
  2. Aplikasi preload ke ponsel, komputer genggam, atau komputer tablet
  3. Minimal pre load 2 aplikasi atau 4 games lokal
  4. Minimal jumlah pengguna aktif aplikasi lokal 250.000 orang
  5. Injeksi software di dalam negeri
  6. Server di dalam negeri
  7. Memiliki toko aplikasi online lokal

Pembobotan besar pada aspek aplikasi (software) 

  1. aspek manufaktur = 10 persen
  2. aspek riset dan pengembangan = 20 persen
  3. aspek aplikasi = 70 persen

Aspek aplikasi pada Pasal 23 ayat (1) ini dirinci lagi dengan syarat pemenuhan sebagai berikut:

  1. Nilai TKDN untuk aspek riset dan pengembangan minimal 8 persen
  2. Aplikasi pre load ke ponsel, komputer genggam, dan komputer tablet
  3. Minimal pre load 7 aplikasi atau 14 game lokal
  4. Minimal aplikasi lokal memiliki pengguna aktif 1.000.000 orang
  5. Injeksi software dilakukan di dalam negeri
  6. Server di dalam negeri
  7. Memiliki toko aplikasi online lokal
  8. Harga Cost, Insurance, and Freight (ClF) minimal senilai Rp 6 juta

Investasi yang mesti dipenuhi dalam total jangka waktu tiga tahun

Penghitungan TKDN berbasis nilai investasi ini hanya berlaku untuk investasi baru, dilaksanakan berdasarkan proposal investasi yang diajukan pemohon dan akan mendapatkan nilai TKDN sesuai total nilai investasi.

Investasi tersebut pun harus diwujudkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Tata caranya, pada tahun pertama vendor mesti merealisasikan 40 persen dari total investasi yang disepakati. Sedangkan sisanya dipenuhi pada tahun-tahun berikutnya.

Vendor mesti menyertakan detil mengenai investasi yang dilakukan tiap tahun, juga mencantumkan tipe produk yang bakal memakai skema penghitungan TKDN berdasarkan nilai investasi.

Rinciannya sebagai berikut:

  • Investasi total mulai dari Rp 250 miliar sampai Rp 400 miliar = TKDN 20 persen
  • Investasi total di atas Rp 400 miliar sampai Rp 550 miliar = TKDN 25 persen
  • Investasi total di atas Rp 550 miliar sampai Rp 700 miliar = TKDN 30 persen
  • Investasi total lebih dari Rp 1 triliun = TKDN 40 persen

Menurut Pasal 29 PM 65/2016, nilai TKDN berdasarkan skema penghitungan nilai investasi berlaku hingga satu tahun sejak Peraturan Menteri No. 65/2016 itu disahkan, yakni dari 26 Juli 2016 hingga 25 Juli 2017.

Meskipun Peraturan Menteri No. 65 tahun 2016 ini sudah ditandatangai, namun belum ada kepastian kapan peraturan ini akan diberlakukan. Semoga saja jika aturan ini benar – benar diterbitkan, sudah dalam kondisi benar – benar matang. Supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Sumber Pendukung Materi : Kompas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *